Kewenangan Bakamla dalam Menindak Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia

Sebagai badan yang memiliki Kewenangan Bakamla dalam Menindak Pelanggaran Hukum di Perairan Indonesia, tugas utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan kewenangan yang dimiliki, Bakamla memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Pertama Wisnu Pramandita, kewenangan Bakamla dalam menindak pelanggaran hukum di perairan Indonesia sangatlah luas. Bakamla memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di laut, seperti illegal fishing, pencurian ikan, penyelundupan barang, dan tindak kejahatan lainnya.

Dalam menjalankan kewenangannya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, KKP, dan instansi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum di laut berjalan dengan baik dan efektif.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, kerjasama antarinstansi sangatlah penting dalam menegakkan hukum di laut. “Kerjasama antarinstansi harus terus ditingkatkan agar penegakan hukum di laut dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang luas, Bakamla juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam menindak pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah minimnya jumlah personel dan sarana yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kewenangan Bakamla dalam menegakkan hukum di laut.

Dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan Bakamla dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menindak pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Sehingga, keamanan dan ketertiban di laut dapat terjaga dengan baik demi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.